Memahami Politik Melalui Lembaga Survei

Bapak Herman Heizer (sumber gambar: bugisposonline.com)

Akberians, yang muda yang melek Politik! 
Kali ini berkenaan dengan lembaga survei.. 
Jengjengjengjengg..

Lembaga survei dewasa ini bukanlah hal yang cukup tabu lagi. Mereka kerap kali muncul dengan berbagai data di media massa. LSI (Lembaga Survei Indonesia) adalah lembaga survei pertama yang ada di Indonesia pada Agustus 2003. Bapak Herman Heizer yang kini menjabat sebagai direktur di CRC (Celebes Research Center) adalah mantan anggota tim Survei LSI daerah pemilihan Sulawesi dan Maluku dan pada Sabtu, 2 Maret kemarin mengisi kelas “Memahami Politik Melalui Lembaga Survei” bertempat di lantai 5 gedung miring Telkomsel. Bapak satu anak ini banyak berbagi pengetahuan kepada akberians mengenai kinerja lembaga survei dan apa saja yang disurvei oleh lembaga survei. Merupakan sebuah kerugian bagi yang tidak datang mengikuti kelas Pak Herman Heizer ini.

Dulunya, lembaga survei belum memeroleh kepercayaan dari beberapa politisi dan berbagai akademisi, karena dianggap bahwa sangat tidak mungkin pendapat masyarakat dapat dihitung hanya dengan pendekatan kuantitafi seperti itu. Hingga pada pemilihan langsung yang berlangsung pada tahun 2005, lembaga survei yakni LSI membuktikannya. Kini, lembaga survei seolah menjadi barometer yang cukup penting bagi setiap politisi untuk melihat kondisi politik di masyarakat.

Bagaimana survei politik dilakukan? Apakah semua masyarakat disurvei? Jawabannya, tidak semuanya. Cukup beberapa kalangan masyarakat yang disurvei sebagai samplenya. Survei dilakukan dengan mewawancarai beberapa orang yang dipilih secara acak dan mewakili beberapa kalangan yang dilihat dari etnik, agama, gender, umur, daerah dan lain sebagainya. Survei tidak hanya dilakukan satu kali saja untuk memastikan hasil survei yang lebih akurat karena opini public bisa berubah-ubah yang dipengaruhi oleh kerja-kerja kampanye/ tim pemenangan. Tetapi suvei hanya bisa dilakukan pada saat itu saja, artinya hanya untuk pemilu yang berlangsung di periode tersebut saja, bukan untuk memprediksi pemilu periode yang akan datang.

Bapak Herman saat Memberikan Materi

Lalu bagaimana kinerja quick qount atau perhutungan cepat oleh lembaga survei dilakukan saat pemilihan umum tengah berlangsung? Hampir sama dengan proses wawancara yang dilakukan oleh beberapa orang, proses perhitungan cepat dilakukan dengan memilih beberapa TPS per kabupaten atau daerah yang telah ditunjuk khusus sebagai perwakilan penghitungan suara, lalu didata dan dihitung dengan pendekatan kuantitatif.

Kendala yang terkadang muncul dalam lembaga survei adalah mengenai masalah human eror. Kepercayaan sangatlah penting untuk menjadi anggota tim survei. Survei harus betul-betul dilakasanakan dan ditujukan lansung kepada orang-orang yang telah ditentukan, bukan sekenanya saja. Berpegang dengan ungkapan “sampah yang masuk, sampah juga yang keluar” artinya keburukan dalam hal ini ketidak jujuran anggota tim survei hanya akan menghasilkan ketidak falidan hasil. Sebuah lembaga survei harus memegang komitmen sebagai lembaga yang jujur, bersih dan memerhatikan quality control serta tidak gampang terpengaruh oleh berbagai godaan. Harus melaporkan hasil sesuai fakta yang ada. Kejujuran suatu lembaga survei harus dipegang dengan baik untuk menjaga kepercayaan kliennya. Hasil baik ata pun hasil buruk harus dilaporkan secara jujur kepada kliennya.

Sebagian besar klien dari beberapa lembaga survei yang ada adalah kandidat-kandidat parpol yang ingin “maju” sebagai calon dalam sebuah pemilihan umum. Beberapa partai politik juga memilih bekerja sama dengan partai politik untuk memudahkan mereka membaca startegi politik untuk masyarakat. Partai politik menggandeng lembaga survei juga untuk melihat siapa yang berpeluang untuk maju sebagai perwakilan partainya di pemilihan umum, jadi bukan hanya melihat kedekatannya dengan ketua parpol tersebut saja.

Melalui survei, ada beberapa yang cukup memengaruhi pilihan masyarakat pada pemilihan umum selain etnis, agama, umur, gendre, dan daerah, yaitu isu, evaluasi, partai, leadership, evaluasi government, party id, dan ekonomi politik. Beberapa kriteria tersebut setidaknya cukup memengaruhi penilaian masyarakat. Faktor yang cukup kuat memengaruhi adalah faktor etnis dan kedaerahan karena alasan tersebut beberapa calon pemimpin yang ingin mencalonkan diri pada pemilihan umum menggaet pasangan (wakil)nya yang cukup luas mewakili kedua faktor tersebut. Evaluasi government juga cukup memengaruhi karena dalam beberapa pemilihan umum yang telah banyak berlansung, sekitar 85% dimenangkan kembali oleh incumbent.

Kedudukan lembaga survei dalam hal ini adalah sebagai pemotret secara objektif tentang perilaku politik di suatu daerah dan melihat peta politik dan lingkungan, dan tidak bisa digunakan sebagai alat untuk memengaruhi opini publik. Keberhasilan suatu partai politik bergantung dari bagaimana timnya menangkap dan melempar isu dengan tepat.

Tim survei yang ditunjuk bukan hanya sekadar untuk mengukur kondisi politik pra pemilihan melainkan pasca pemilihan juga cukup penting untuk melihat keefektifan kebijakan yang diberikan oleh pemimpin yakni mengecek janji-janji politik per enam bulan. Lembaga survei menjadi media untuk mendengarkan persepsi masyarakat tentang kinerja pemimpinnya yang didata secara jujur dan dilaporkan secara jujur, bagaiamana pun hasilnya.

Menurut hasil survei, kecenderungan orang untuk terlibat dalam kegiatan politik entah pemilihan legislative atau pun pemimpin daerah semakin meningkat. Sementara ketertarikan masyarakat terhadap pemilihan lansung terus menurun, contohnya Sulawesi Selatan yang mengalami penurunan minat pemilih atau yang golput hingga 45% pada pemilihan Gubernur beberapa bulan yang lalu.

Cukup banyak informasi yang diperoleh dalam kelas ini. Cukup banyak juga saya berkata “Oo” dalam kelas ini. Hm, sebenarnya kalau meraa tertarik dibidang mensurvei ini, akberians bisa mencoba ikut bergabung dengan mnghubungi Bapak Herman melalui emailnya di: hermanheizer16@yahoo.com